Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) apakah akan melakukan amar putusan MA soal penghapusan penyelenggaraan ujian nasional (UN) bagi tingkat SMP, SMA, serta tingkat sederajat atau tidak.
Namun, Taufik berpendapat, jika UN harus dihapus, akan cukup merepotkan seluruh pihak. Sebab, UN diperlukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam bersaing mencapai nilai tertinggi, serta sebagai penentu standar nilai dan angka kelulusan, baik secara regional maupun nasional.
Jika benar-benar UN dihapuskan Depdiknas, Taufik menekankan sebagai ibu kota Indonesia, Provinsi DKI siap menjadi pelopor mencari alternatif. Dalam waktu dekat, para pakar pendidikan akan dikumpulkan untuk merumuskan metode baru dan mencari alternatif apa yang paling bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di ibu kota.
Pihaknya optimistis sebelum ujian Maret tahun depan, penataan sudah bisa diselesaikan. Sebab, diakuinya, DKI tetap menjadi kunci. Jika DKI saja terlambat, daerah lain akan jauh terlambat.
Dinas Pendidikan DKI akan membuat standar nilai kelulusan secara menyeluruh dan mengikat lima wilayah DKI. Sebab, jika standar tidak dibuat dalam satu kesatuan, akan terjadi penilaian berbeda. Seperti Jakarta Barat standarnya A, Jakarta Selatan standarnya B. Dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan dalam penentuan standar dan tidak ada lagi persaingan sehat dalam dunia pendidikan.
“Kalau standarnya tidak ada, bagaimana mengukur kemampuan siswa. Katanya kita mau bersaing dengan Singapura. Dunia saja ada standar internasionalnya, masa kita tidak punya,” ungkapnya. Menurut Taufik, meskipun harapan memajukan siswa dengan UN pupus, pihaknya tidak akan patah arang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar