DPP Partai Demokrat akan memecat Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan Anggota DPR Fraksi Demokrat Angelina Sondakh apabila keduanya terbukti secara fakta hukum terlibat kasus suap tender pembangunan Wisma Atlet di Palembang.
Anggota Dewan Pembina PD, Achmad Mubarok menegaskan Partai Demokrat sampai saat ini masih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap kedua kadernya yang diisukan terlibat kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang itu.
Menurut Mubarok, secara fakta hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus suap itu juga belum membeberkan kebenarannya. Oleh karena itu, DPP Partai Demokrat lanjutnya, tetap akan mempertahankan kadernya didalam struktural Partai.
“Tidak benar kalau ada kabar yang menyatakan kedua kader kami sudah dipecat. Kita, sampai saat ini masih memegang teguh asas praduga tak bersalah,” kata Mubarok, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/5).
Jika fakta hukum nanti menunjukan bahwa kedua kader partai berlambang mercy itu terlibat, Mubarok menegaskan, DPP Partai Demokrat tidak akan mentolerir. Sebab, hal itu untuk menjaga citra partai.
“Kami tidak segan-segan memecat kader kami yang melakukan tindak pidana. Dan perlu ditegaskan lagi, kami belum memberikan sanksi apapun sebelum ada keputusan hukum dari KPK,” tandas dia.
Anggota Dewan Pembina PD, Achmad Mubarok menegaskan Partai Demokrat sampai saat ini masih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap kedua kadernya yang diisukan terlibat kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang itu.
Menurut Mubarok, secara fakta hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus suap itu juga belum membeberkan kebenarannya. Oleh karena itu, DPP Partai Demokrat lanjutnya, tetap akan mempertahankan kadernya didalam struktural Partai.
“Tidak benar kalau ada kabar yang menyatakan kedua kader kami sudah dipecat. Kita, sampai saat ini masih memegang teguh asas praduga tak bersalah,” kata Mubarok, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/5).
Jika fakta hukum nanti menunjukan bahwa kedua kader partai berlambang mercy itu terlibat, Mubarok menegaskan, DPP Partai Demokrat tidak akan mentolerir. Sebab, hal itu untuk menjaga citra partai.
“Kami tidak segan-segan memecat kader kami yang melakukan tindak pidana. Dan perlu ditegaskan lagi, kami belum memberikan sanksi apapun sebelum ada keputusan hukum dari KPK,” tandas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar