CIPINANG (Pos Kota) - Meski belum menjalani sepertiga dari masa pemidanaan selama 20 tahun, mantan jaksa Urip Tri Gunawan tetap diberikan remisi (potong masa tahanan) sebanyak empat bulan dalam pemberian remisi Kemerdekaan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.
Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang I Wayan Sukerta, pemberian remisi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada diskriminasi dalam pemberian remisi kepada narapidana. “Dia memang terjerat korupsi, namun tidak ada kerugian negara yang dialami,” katanya di sela pemberian remisi nasional di Lapas Narkotika.
Sesuai dengan ketentuan perundangan, narapidana (Napi) perkara korupsi, terorisme, narkoba dan illegal logging dikecualikan dari pemberian remisi, kecuali sudah menjalani sepertiga dari masa pidana yang diputuskan. Urip dipidana 20 tahun setelah terbukti menerima uang sekitar Rp6,6 miliar dari Arthalita Suryani alias Ayin, yang sudah bebas pidana.
Sebelumnya, Urip yang juga mantan Ketua Tim Penyelidik perkara BLBI Bank BDNI milik Sjamsul Nursalim dikunjungi oleh pejabat Kejaksaan Agung sehubungan peringatan Hari Bhakti Adyaksa.
Bersama dia, turut dikunjungi mantan Ketua KPK Antasari Azahar yang terakhir menjabat Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
Dia menambahkan terpidana korupsi lain yang memperoleh remisi adalah mantan Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) dalam perkara Sisminbakum Yohanes Waworuntu sebanyak dua bulan 20 hari dan mantan Sekretaris Daerah Bekasi Tjandra U Effendi sebanyak dua bulan. Mereka adalah bagian dari 29 koruptor yang mendapat remisi.
SEBANYAK 55.234 NAPI
Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiono mengungkapkan jumlah penerima remisi Hari Kemerdekaan 2011 sebanyak 55.234 Napi, dimana sebanyak 3.582 Napi langsung menghirup udara bebas alias bebas dari tahanan. “Jumlah penghuni Lapas 141.689 orang, dimana 89.524 orang Napi dan 52.165 tahanan,” kata di Lapas Narkotika Cipinang.
Untung menjelaskan pemberian remisi sebagai pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak Napi, berdasar Uu Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No32/1990 soal Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan dan Keppres No174/1999 tentang Remisi.
“Sesuai ketentuan, remisi selama sebulan untuk yang menjalani pidana enam sampai 12 bulan, remisi selama dua bulan (masa pidana 12 bulan lebih), remisi tiga bulan diberikan kepada semua Napi pada tahun kedua. Tahun ketiga selama empat bulan, tahun keempat dan kelima, lima bulan dan tahun selanjutnya selama enam bulan.
BUKAN HADIAH
Menkumham Patrialis Akbar mengingatkan pemberian remisi bukan hadiah yang dimaksudkan untuk memanjakan para Napi, tapi sebaliknya untuk sesegera mungkin mengintegrasikan Napi dalam kehidupan yang sehat, sesuai falsafah pemasyarakatan sehingga dapat melanjutkan kehidupannya secara normal.
“Saya berharap masyarakat tidak salah tafsur dan memprotes pemberian remisi. Semua ini dimaksudkan sebagai kepedulian pemerintah, agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya,” pesanya dalam penyerahan secara simbolis remisi di Lapas Narkotika Cipinang, Rabu siang.
Dalam acara itu, Patrialis berkesempatan meluruskan kesan kementeriannya melarang media untuk meliput Lapas dan Rutan (rumah tahanan). “Tidak ada itu, asal semua sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya seraya memerintahkan kepala Lapas dan Rutan untuk membantu media mendapatkan informasi. (ahi/dms)
Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang I Wayan Sukerta, pemberian remisi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada diskriminasi dalam pemberian remisi kepada narapidana. “Dia memang terjerat korupsi, namun tidak ada kerugian negara yang dialami,” katanya di sela pemberian remisi nasional di Lapas Narkotika.
Sesuai dengan ketentuan perundangan, narapidana (Napi) perkara korupsi, terorisme, narkoba dan illegal logging dikecualikan dari pemberian remisi, kecuali sudah menjalani sepertiga dari masa pidana yang diputuskan. Urip dipidana 20 tahun setelah terbukti menerima uang sekitar Rp6,6 miliar dari Arthalita Suryani alias Ayin, yang sudah bebas pidana.
Sebelumnya, Urip yang juga mantan Ketua Tim Penyelidik perkara BLBI Bank BDNI milik Sjamsul Nursalim dikunjungi oleh pejabat Kejaksaan Agung sehubungan peringatan Hari Bhakti Adyaksa.
Bersama dia, turut dikunjungi mantan Ketua KPK Antasari Azahar yang terakhir menjabat Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
Dia menambahkan terpidana korupsi lain yang memperoleh remisi adalah mantan Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) dalam perkara Sisminbakum Yohanes Waworuntu sebanyak dua bulan 20 hari dan mantan Sekretaris Daerah Bekasi Tjandra U Effendi sebanyak dua bulan. Mereka adalah bagian dari 29 koruptor yang mendapat remisi.
SEBANYAK 55.234 NAPI
Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiono mengungkapkan jumlah penerima remisi Hari Kemerdekaan 2011 sebanyak 55.234 Napi, dimana sebanyak 3.582 Napi langsung menghirup udara bebas alias bebas dari tahanan. “Jumlah penghuni Lapas 141.689 orang, dimana 89.524 orang Napi dan 52.165 tahanan,” kata di Lapas Narkotika Cipinang.
Untung menjelaskan pemberian remisi sebagai pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak Napi, berdasar Uu Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No32/1990 soal Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan dan Keppres No174/1999 tentang Remisi.
“Sesuai ketentuan, remisi selama sebulan untuk yang menjalani pidana enam sampai 12 bulan, remisi selama dua bulan (masa pidana 12 bulan lebih), remisi tiga bulan diberikan kepada semua Napi pada tahun kedua. Tahun ketiga selama empat bulan, tahun keempat dan kelima, lima bulan dan tahun selanjutnya selama enam bulan.
BUKAN HADIAH
Menkumham Patrialis Akbar mengingatkan pemberian remisi bukan hadiah yang dimaksudkan untuk memanjakan para Napi, tapi sebaliknya untuk sesegera mungkin mengintegrasikan Napi dalam kehidupan yang sehat, sesuai falsafah pemasyarakatan sehingga dapat melanjutkan kehidupannya secara normal.
“Saya berharap masyarakat tidak salah tafsur dan memprotes pemberian remisi. Semua ini dimaksudkan sebagai kepedulian pemerintah, agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya,” pesanya dalam penyerahan secara simbolis remisi di Lapas Narkotika Cipinang, Rabu siang.
Dalam acara itu, Patrialis berkesempatan meluruskan kesan kementeriannya melarang media untuk meliput Lapas dan Rutan (rumah tahanan). “Tidak ada itu, asal semua sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya seraya memerintahkan kepala Lapas dan Rutan untuk membantu media mendapatkan informasi. (ahi/dms)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar